Image

EKSPORTIR TERDAFTAR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN ( ETPIK )

Dibaca 289 kali

ETPIK Terbagi Menjadi EPTIK PRODUSEN & ETPIK NON PRODUSEN

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehuatanan, Ekspor produk Industri Kehutanan hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan industri kehutanan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai ETPIK dan perusahaan perdagangan di bidangg ekspor produk industri kahutanan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai ETPIK Non-Produsen.

Masa Berlaku untuk EPTIK PRODUSEN & NON PRODUSEN adalah 5 Tahun

A. ETPIK PRODUSEN

PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN DENGAN PEMBATASAN EKSPOR

Ekspor Produk Industri Kehutaan dapat dilaksanakan oleh perusahaan industri kehutanan yang telah diakui sebagai EKsportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK)

Perusahaan Industri kehutaan yang dapat diakui sebagai ETPIK adalah perusahaan industri kehutanan yang telah memiliki izin usaha industri yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi persayaratan.

Untuk mendapat pengakuan sebagai ETPIK PRODUSEN, perusahaan industri kehutanan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Perdagangan u.p Direktur Jendral dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut :

  • BAP - Berita Acara Pemeriksaan fisik industri dan rekomendasi dan instansi  teknis di daerah yang membina bidang industri kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  • Copy Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI);
  • Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  • Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  • Copy akte notaris pendirian perusahaan beserta perubahannya sesuai peraturan yang berlaku.

Setiap ekspor produk industri kehutanan yang berbahan baku kayu ulin harus memperolah Surat Persetujuan Ekspor (SPE) dari Direktur Jendral Perdagangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Departemen Kehutanan.

Untuk memperoleh SPE perusahaan industri kehtanan yang telah diakui sebagai ETPIK harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jendral Perdagangan dengan melampirkan fotokopi dokumen ETPIK dan rekomendasi dari Departemen Kehutanan.

Ekspor Produk Industri Kehutanan yang termasuk dalam HS.4407, HS4408, HS.4409, HS.4410, HS.4411, HS.4412, HS.4413, HS.4415, HS.4418 Ex. HS.4421.90.99.00 ( Khusus paving block dari kayu), HS.9406.00.92.00 harus mendapatkan pengesahan (Endorsement)

Endorsement dilakukan oleh sebuah lembaga independen yaitu Badan Revitalisasi Indsutri Kehutanan (BRIK) yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dengan memperhatikan usula dari Menteri Kehutanan. Dokumen asli atas endorsement digunakan sebagai dokumen pelengkap [abean yang diwajibkan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor kepada kantor pabean.

B. ETPIK NON PRODUSEN

Syarat untuk pengajuan ETPIK Non Produsen sama dengan syarat untuk ETPIK Produsen, hanya ditambah

  • BAP- Berita Acara pemeriksaan dan Rekomendasi dari Instansi Teknis di Daerah setempat yang membina bidang industri kehutanan
  • Copy SIUP
  • Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  • Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  • Copy akte notaris pendirian perusahaan beserta perubahannta sesuai peraturan yang berlaku
  • Copy perjanjian kerjasama dengan industri produk keutanan skala kecil, bkan industri yang disahkan Notaris

DASAR HUKUM :

1.Permendag No. 64/M-DAG/PER/5/2012 tentang: Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan
2.Perdirjendaglu No:10/DAGLU/PER/7/2008 tentang: Tatacara Penerbitan BAP Fisik Industri dan Rekomendasi Oleh Instansi Teknis di Daerah yang   membina Bidang Industri Kehutanan.
 
KEWENANGAN :

BAP Fisik Industri dan Rekomendasi Oleh:

Bidang Industri Kehutanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Penerbitan ETPIK Oleh:

Dirjen Daglu Kementerian Perdagangan
 
 

TATA CARA/PROSEDUR PENGURUSAN :

1.Perusahaan mengajukan permohonan penerbitan BAP Fisik Industri dan Rekomendasi kepada Kepala Dinas Perindag dengan melampirkan:
 
a)Fotokopi Izin Industri (IUI/TDI)
b)Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
c)Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
d)Fotokopi Akte Notaris Pendirian Perusahaan beserta perubahannya sesuai peraturan yang berlaku.

2.Perusahaan mengajukan Permohonan tertulis kepada Menteri Perdagangan u.p. Dirjen Daglu dengan dilengkapi Dokumen sbb:

a)BAP-berita acara pemeriksaan Fisik Industri dan Rekomendasi dari Instansi teknis di daerah yang membina Bidang Industri Kehutanan
b)Copy Izin Industri (IUI/TDI)
c)Copy SIUP  (ETPIK non produsen)
d)Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
e)Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
f)Copy Akte  Notaris Pendirian Perusahaan
g)Copy perjanjian kerjasama dengan industri kehutanan skala kecil (EPTIK non produsen)
 

Link: